Transformasi sistem pangan di Indonesia dinilai masih menghadapi hambatan struktural yang kuat, meskipun berbagai inisiatif dan komitmen nasional telah dikembangkan dalam beberapa tahun terakhir. Hal ini mengemuka dalam diskusi publik LRI Talk #2 bertajuk “Transformasi Sistem Pangan: Tantangan dan Peluang” yang diselenggarakan oleh Centre for Transdisciplinary and Sustainability Sciences (CTSS) IPB University bersama Lembaga Riset Internasional (LRI) bidang Lingkungan dan Perubahan Iklim.
Wakil Rektor III IPB University, Prof. Dr. Ernan Rustiadi, dalam sambutannya menegaskan bahwa sistem pangan tidak hanya berkaitan dengan produksi dan distribusi, tetapi juga mencakup aspek sosial, ekologi, dan ketahanan masyarakat. Ia menyebut transformasi sistem pangan sebagai langkah penting untuk mewujudkan sistem yang lebih tangguh, inklusif, dan berkelanjutan.
Dalam diskusi tersebut, peneliti CTSS, David Ardian, menyoroti adanya kesenjangan antara komitmen transformasi sistem pangan dan implementasi kebijakan di lapangan. Menurutnya, Indonesia sebenarnya telah memiliki peta jalan transformasi sejak UN Food Systems Summit 2021, namun belum diadopsi secara optimal dalam kebijakan nasional.
“Pendekatan yang digunakan masih cenderung sentralistik dan top-down. Inovasi di tingkat lokal berkembang, tetapi tidak terintegrasi dalam sistem kebijakan yang lebih luas,” ujarnya.
Ia menambahkan, hambatan utama transformasi bukan terletak pada kurangnya inovasi, melainkan pada struktur tata kelola yang belum berubah. Dominasi pendekatan komando dinilai menghambat kolaborasi multipihak yang menjadi kunci transformasi sistem pangan.
Sementara itu, Dr. Oktavianus Bakumuku dari Pemerintah Kabupaten Sumba Timur menekankan pentingnya pengakuan terhadap pengetahuan lokal dalam pembangunan sistem pangan. Ia menyampaikan bahwa praktik pertanian masyarakat lokal selama ini terbukti adaptif terhadap kondisi lingkungan dan mampu menjaga ketahanan pangan secara berkelanjutan.
Namun, menurutnya, pendekatan pembangunan yang seragam dan berbasis monokultur berpotensi menggerus sistem lokal tersebut. “Pengetahuan lokal sering kali terpinggirkan, padahal memiliki peran penting dalam menjaga keberlanjutan dan kedaulatan pangan,” katanya.
Dari perspektif global, peneliti Potsdam Institute for Climate Impact Research, Karin Nurhadi, mengingatkan bahwa sistem pangan merupakan salah satu pendorong utama tekanan terhadap lingkungan, termasuk perubahan iklim dan hilangnya keanekaragaman hayati.
Ia menjelaskan bahwa sistem pangan juga berkaitan erat dengan persoalan kesehatan, termasuk malnutrisi dan meningkatnya konsumsi pangan tidak sehat. Dalam konteks Indonesia, ia menilai masih terdapat ketidaksinkronan antara kebijakan pangan, kesehatan, dan lingkungan.
“Kita membutuhkan pendekatan yang lebih holistik, termasuk melalui pola konsumsi yang lebih sehat dan berkelanjutan, serta integrasi pangan lokal dalam kebijakan nasional,” ujarnya.
Diskusi ini juga menyoroti perlunya perubahan pendekatan dari model pengelolaan yang terpusat menuju tata kelola yang lebih inklusif dan kolaboratif. Para narasumber sepakat bahwa transformasi sistem pangan membutuhkan keterlibatan aktif berbagai pihak, mulai dari pemerintah, akademisi, hingga masyarakat.
Direktur CTSS IPB University, Prof. Damayanti Buchori, menyatakan bahwa forum seperti LRI Talk menjadi ruang penting untuk mendorong dialog lintas sektor dan memperkuat basis pengetahuan dalam pengambilan kebijakan.
“Transformasi sistem pangan tidak bisa dilakukan secara parsial. Diperlukan perubahan mendasar dalam cara kita merancang kebijakan, memanfaatkan pengetahuan, dan melibatkan masyarakat,” ujarnya.
Kegiatan ini diikuti oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk akademisi, peneliti, pemerintah daerah, dan masyarakat sipil, yang turut memberikan pandangan dan pengalaman terkait tantangan sistem pangan di berbagai daerah di Indonesia.
