CTSS IPB University Rumuskan Policy Brief tentang Efektivitas Penerapan SVLK pada Berbagai Tipe Alas Hak

Center for Transdisciplinary and Sustainabillity Sciences (CTSS) IPB University merumuskan policy brief tentang Efektivitas Penerapan SVLK pada Berbagai Tipe Alas Hak.

Center for Transdisciplinary and Sustainabillity Sciences (CTSS) IPB University merumuskan policy brief tentang Efektivitas Penerapan SVLK pada Berbagai Tipe Alas Hak. Policy brief tersebut merupakan inti sari dari hasil penelitian yang berjudul “Implementation of Indonesia’s Sustainability and Legality Assurance System (SVLK) under Different Forest Rights Regimes.” Kegiatan penelitian dilaksanakan dari tahun 2021 hingga 2022 yang merupakan kerjasama antara CTSS IPB University dengan Chatam House.

Prof Bramasto Nugroho, Ketua Tim Peneliti, menjelaskan bahwa Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK) menjadi salah satu instrumen untuk memperbaiki kinerja tata kelola kehutanan. SVLK direkomendasikan untuk dipertahankan pada pemanfaatan hutan negara terutama pada Perijinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH).

“Instrumen SVLK ini lebih baik dipertahankan pada pemanfaatan hutan negara terutama pada kawasan PBPH, tetapi tidak pada kawasan hutan rakyat,” katanya.

Untuk itu, katanya, pemerintah Indonesia perlu melengkapi kebijakan penerapan SVLK pada pemanfaatan hutan negara yang tertuang pada PP 33/2021 dan PermenLHK 8/2021.

Pada policy brief ini, dirumuskan beberapa rekomendasi terkait implementasi SVLK di Indonesia. Pertama, perlu mengefektifkan standar legalitas dan verifikasi SVLK. Standar legalitas dan verifikasi ini dilakukan tidak hanya untuk kayu melainkan seluruh hasil hutan yang dimanfaatkan oleh pemegang PBPH.

“Perlu disertai kejelasan sangsinya sebagai akibat diterapkannya kebijakan multiusaha kehutanan,’ tambah Prof Bramasto, dosen IPB University.

Rekomendasi kedua yaitu harus ada aturan khusus atau paling tidak di dalam petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis yang menekankan bahwa penerapan SVLK pada hutan rakyat dikecualikan dari ketentuan Pasal 217 ayat 2 dan 4 Permen LHK 8/2021.

“Ini cukup dengan mengefektifkan dan menambah fitur deklarasi hasil hutan secara mandiri sebagaimana tertuang dalam Pasal 217 ayat 1 (huruf d) dan ayat 5 serta Pasal 224 Permen LHK 8/2021, sehingga deklarasi tersebut dapat dijadikan jaminan legalitas dan kredibilitas kayu bulat yang berasal dari hutan rakyat,” kata Prof Bramasto.

Pada policy brief itu juga disebutkan bahwa para pihak atau aktor yang menanam hutan (seperti petani atau pemilik hutan rakyat) seharusnya dihargai kerja kerasnya oleh pemerintah. Dengan demikian, bukan direpotkan dengan berbagai prosedur seperti SVLK, yang tidak memberikan nilai tambah atau keuntungan.

Salah satu bentuk dukungan dan penghargaan yang diperlukan petani hutan rakyat adalah dukungan anggaran untuk pemberantasan dan pencegahan hama dan penyakit, fasilitasi penjualan langsung ke industri perkayuan, dan penyelesaian kebutuhan darurat petani (tebang butuh) melalui pinjaman bergulir untuk tunda tebang. Di samping itu, pemerintah semestinya mendorong kebijakan yang dapat meningkatkan profitabilitas baik usaha pemanfaatan hutan di hutan negara maupun hutan rakyat sebagai insentif bagi pengelolaan hutan lestari, penciptaan lapangan kerja dan kesempatan berusaha, serta peningkatan pendapatan masyarakat sesuai amanat omnibus law (UU No. 11/2020).

Naskah policy brief secara lengkap dapat diakses melalui https://doi.org/10.29244/Agro-Maritim.v4.i3.12

Share

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on whatsapp
WhatsApp

Leave a Reply

Your email address will not be published.